PEMBANGUNAN DI ACEH PASCA TSUNAMI

PEMBANGUNAN DI ACEH PASCA TSUNAMI 

 Setelah 8 tahun kejadian bencana gempa dan tsunami di Aceh perbaikan demi perbaikan di bidang pembangunan sudah mulai membaik. Meski pun hanya sebagian kecil daerah imbas dari tsunami masih dapat dihitung dalam jumlah kecil. Demikian ditegaskan Asisten II Pemerintah Aceh Biro Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan Setda Aceh, Ir. H. T. Said Mustafa kepada Rakyat Aceh, Rabu (26/12) di ruang kerjanya.

Menurutnya, masyarakat sudah mulai merasakan pembangunan pasca 8 tahun tsunami, terutama masyarkat yang tinggal di pesisir dampak tsunami.Meskipun tidak 100 persen masyarakat dalam memandang pembangunan yang dibangun pemerintah dibantu NGO, maupun Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR).

"Kalau kita lihat pembangunan di Aceh pasca tsunami sudah mulai berkembang dan maju, bila dibandingkan sebelum tsunami. Hanya saja masyarakat yang tidak senang terhadap pembangunan, yang memiliki pandangan bagi masyarakat yang belum tersentuh," ujarnya.

Tentu katanya, bagi masyarakat yang belum tersentu, untuk dapat bersabar dan ini juga merupakan program pemerintah baru dibawah kepemimpinan dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (zikir) untuk terus membangun Aceh kedepan lebih baik.

"Bakan, infrastur sudah membaik dan investasi sudah memadai. Dan listrik sebelumnya sering hidup mati ini bisa dikurangi dan akan terus di antisipasi,"jelasnya.

Selain itu katanya, angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih belum dilakukan semaksimal. Namun, angka tersebut jauh lebih baik untuk menjadi prioritas pemerintah. Dengan demikian, kemiskinan dan pengangguran pemrintah berusaha untuk menguranginya.

"Dan ini juga termasuk 10 program pemrintah Aceh. Kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih terjadi. Namanya saja pekerjaan, pekerjaan itu tidak akan berakhir sampai kapan pun. Kalau semuanya sudah berakhir tidak perlu bekerja lagi,"imbuhnya.

Ia mengatakan, spisikologis masyarakat yang tinggal rawan tsunami juga sudah bisa mencari nafkah, pengetahuan tsunami bagi masyarakat perlu dikenang dan di waspadai, terutama masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir."Semoga semua pihak, elemen masyarakat dan media dapat memberdayakan masyarakat memiliki persepsi sama, untuk mengurangi resiko bencana. Memberikan masukan dari masyarakat informasi yang produktif,"paparnya.

Ditambahkannya, kawasan kenak tsunami di Aceh sangat baik pembangunannya di bandingkan dengan provinsi lain. Meski pun, ukuran belum bisa diukur karena masih mengejar dari ketinggian SDM yang masih di bawah nasional. Keamanan dan perdamaian akan tetap terjaga demi mengejar masa depan Aceh yang lebih baik.

"Dulunya kita masyarakat Aceh kan juga lama hidup masa konflik, banyak bangunan yang hancur dan porak-poranda," ujarnya.

Sementara itu, Zulfa Hedra (30) warga Gampong Cot Paya, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar menyatakan, di Aceh sudah banyak perubahan pasca 8 tahun tsunami. Bantuan dari NGO asing banyak membantu Aceh. Masyarakat dipesisir kawasan tsunami juga sudah merasakan pembangunan tersebut.

Menurutnya, hanya ada beberapa persen infrstutur masyarakat yang belum terselesaikan. Bahkan katanya, ada jalan di Gampong-gampong di bagian Barat yang belum tersentuh pembangunan. "Semoga kedepan pembangunan lebih transparan dan terarah,"harapnya.

Selain itu, Darfid (50) warga Gampong Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar mengakui terjadi pembangunan luar biasa pasca tsunami. Banyak bangunan dan perhotelan yang tidak pernah di lihat sebelum tsunami. Kantor-kantor dan taman-taman perkotaan juga terlihat sudah mulai di bangun."Seperti jembatan Peunayong dan jembatan pante pirak begitu bagus pasca tsunami. Kalau saya melihat lebih bagus pembangunan pasca tsunami,"ungkapnya.

Terkait hal ini, Kepala Kantor Advokasi dan Konsultasi HaKI, Teuku Eddy Faisal Rusydi, S. HI, M. Sc mengatakan, pasca 8 tahun tsunami sudah terjadi perubahan yang signifikan di bidang pembangunan. Meski, hanya dalam hitungan jari yang masih tinggal di barak pengungsian. Selain pembangunan, penegakan hukum oleh instansi terkait, politik, keamanan, social sudah ada peningkatan. Dan masyarakat sudah mulai berani untuk menyampaikan pendapat yang di aplikasikan.

Dikatakanya, di Aceh hampir di kota-kota besar dapat dilihat di warung, café masih yang masih buka hingga jam 2 malam. Bahkan, masyarakat pedalaman sudah bisa menjalankan ibadah agama dengan tenang. Masyarakat tidak tertekan lagi pisikologis seperti masa konflik di Aceh.

"Ini merupakan bukti bahwa masyarakat sudah dapat menghirup udara segar pasca tsunami maupun pasca konflik di Aceh,"jelas Eddy.Ia berharap, kedepan pemerintah untuk terus menegakkan hukum dibidang HaKI yang selama ini belum maksimal. Sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat kelas bawah. (adi)

Referensi: SAPA

Pendapat:

Menurut pendapat saya, saat suatu daerah mengalami bencana maka masyrakat harusnya tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Masyarakat yang lain juga baiknya berinisiatif memberikn bantuan pada daerah yang terkena bencana, dengan begitu pembangunan daera tersebut akan lebih cepat selesai. Jika melihat banyak warga yang membantu membenahi pembaguna daerah tersebut tidak pula Pemerintah menjadi lambat dan bermalas-malasan. jadi menurut saya pada kesimpulannya pembangun daerah akan berjalan maksimal jika masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama membenahi daerah dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing. 

Perkembangan Perekonomian di Korea Utara

Korea Selatan tidak dapat dipisahkan dengan masa-masa Perang Dingin dan kekuatan dua hegemon dunia pada saat itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Paska-Perang Dunia II, Korea dibagi dua menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dikuasai oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Pengaruh dari kedua negara hegemon terasa kuat pada kedua tempat ini. Hingga sampai saat ini, ketika Perang Dingin telah berlalu, Korea masih terbagi menjadi dua: Korea Utara dan Korea Selatan, dengan ideologi masing-masing yang didapatkannya selama masa Perang Dingin. Namun hal itu bukan berarti Korea berada dalam keadaan damai ketika terpisah, Korea Utara dan Korea Selatan masih berada di dalam konflik berkepanjangan. Hubungan keduanya juga tidak dapat dikatakan baik. Setiap saat, perang masih dapat terjadi di antara kedua negara tersebut.

Pada awal terpisah, Korea Selatan adalah negara baru yang terpuruk akibat krisis paskaperang dengan Korea Utara. Namun, karena hubungannya yang dekat dengan Amerika Serikat, Korea Selatan dapat dengan mudah membangun diri. Hal ini juga dikarenakan oleh status Korea Selatan yang merupakan agen containment policy Amerika Serikat terhadap penyebaran komunisme di Asia Timur. Amerika Serikat dengan senang hati membantu Korea Selatan membangun negaranya. Pemerintah Korea Selatan juga melakukan sejumlah reformasi dalam negara, di antaranya adalah memfokuskan perekonomian yang berorientasi kepada ekspor.

Pada masa kepemimpinan presiden Park Chung-Hee, Korea Selatan berada di dalam batasan pembangunan lima tahun. Untuk meningkatkan gairah ekonomi, pemerintah juga membangun infrastruktur industri dan memberikan sejumlah kemudahan kepada kalangan bisnis dan chaebol. Kemudahan ini antara lain adalah pinjaman rendah bunga, bantuan ekspor, dan kemudahan dalam ekspor-impor. Korea Selatan awalnya berfokus kepada industri tekstil dan pertanian, namun berkembang juga kepada industri teknologi dan manufaktur. Kebijakan ini membawa Korea Selatan kepada perkembangan perekonomian yang pesat seperti Jepang dan Cina.

Namun krisis minyak pada tahun 1970 menyulitkan ekonomi Korea Selatan. Korea Selatan sangat bergantung kepada minyak impor untuk menjalankan industrinya. Tidak hanya itu, Korea Selatan juga sempat mengalami inflasi yang sangat tinggi karena pemerintah mencoba untuk menerapkan sistem fordisme, yaitu memberi gaji yang tinggi kepada pegawai untuk meningkatkan daya beli. Namun, Korea Selatan dapat bangkit kembali dari krisis ini.

Tidak hanya dalam hal ekonomi, pemerintah juga menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam bidang politik. Minat rakyat kepada politik pun semakin lama semakin tinggi. Tahun 1980, otoritarian di Korea Selatan mulai beralih kepada demokrasi liberal. Hal ini ditandai dengan pemilihan umum Majelis Nasional pada tahun 1985 dan puncaknya adalah pemilihan presiden pada tahun 1993. Perlahan, Korea Selatan meninggalkan Korea Utara dan bergerak semakin dinamis kepada demokratisasi dan ekonomi industri ekspor-impor.

Presiden Syngman Rhee adalah presiden pertama Korea Selatan yang memimpin sejak tahun 1948. Pada masa pemerintahannya, terjadi salah satu dari Perang Korea antara tahun 1950-1953. Lalu Rhee diturunkan dari jabatannya karena masalah korupsi. Setelah itu Korea Selatan dipimpin oleh Presiden Yun Po Sun yang 10 bulan kemudian diturunkan oleh militer. Selanjutnya Korea Selatan dipimpin oleh Presiden Park Chung Hee sejak tahun 1961-1979. Presiden Park adalah presiden militer pertama yang mulai menetapkan sejumlah kebijakan untuk membangun perekonomian Korea Selatan. Presiden Park juga adalah presiden yang membentuk sejumlah chaebol untuk menguasai dan mengatur perekonomian Korea Selatan.

Perubahan Korea Selatan tidak serta-merta berarti Korea Selatan terlepas begitu saja dengan Korea Utara. Upaya unifikasi sering kali terjadi di antara dua pemerintah. Korea Utara dengan ancaman militernya juga selalu menjadi hambatan bagi Korea Selatan untuk mengusahakan unifikasi. Korea Selatan pernah membentuk suatu kebijakan bernama Sunshine Policy yang membahas tentang unifikasi ini. Namun, Korea Utara masih mempertimbangkannya. Tidak jarang pergesekan di antara kedua negara sering kali membawa keduanya kepada keadaan hampir perang dan hal ini menurut Korea Selatan, sangat merugikan perekonomian.

Dengan negara lain, Korea Selatan juga memfokuskan diri kepada hubungan ekonomi. Demi kepentingan ekonomi, Korea Selatan tidak membawa hubungan bilateralnya kepada permasalahan-permasalahan lama, tetapi kepada hubungan ekspor-impor yang lebih menguntungkan. Dengan Cina, Korea Selatan mengembangkan hubungan diplomatik. Untuk hubungan multilateral, Korea Selatan bergabung dalam organisasi internasional, antara lain adalah PBB pada tahun 1991 dan G20. Sama seperti Jepang, Korea Selatan juga tergabung di dalam APEC, ARF, dan ASEAN +3.

Referensi: http://angela-n-a-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-49633-Astim-Dinamika%20Perkembangan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Korea%20Selatan.html

Tanggapan :

Masalah perekonomian di suatu negara juga sangat dapat mungkin di pengaruhi oleh adanya peperangan antar negara. Korea Utara salah satunya, karena hasra berperang negara tersebuat membuat perekonomian Korea Utara agak terbengkalan terutama masalah ketertutupan Korea Utara terhadap Expor-Impor atau bantuan dari negara lain. Seharusnya Korea Utara lebih terbuaka agar dapat dengan mudah meng-Expor atau men-Impor barang dari negara lain. Jauh berbeda dengan Korea Selatan yang bisa dikataka sebagai negara maju, Korea Utara masih jauh tertinggal karena  hasil sumber daya yang disimpan untuk saving persiapan untuk berperang.